Wah, Elite Daerah Ramai-Ramai Bajak Anggaran

Penulis : Aryo Bhawono

Minggu, 22 Januari 2012 06:15 WIB     

 Komentar: 2

1   0

TERKAIT

• Wah, Elite Daerah Ramai-Ramai Bajak Anggaran
• Kasus Hotel Mulia Milik Djoko Tjandra sudah Final
• Jelang Pemilu 2014, Grafik Korupsi Dipastikan Meningkat

JAKARTA--MICOM: Otonomi daerah menjadi sarana distribusi korupsi. Elite di daerah membajak anggaran demi kepentingan politik.

Keterlibatan pejabat daerah dalam kasus korupsi menunjukkan angka yang tinggi. Data Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menunjukkan, dari 838 orang yang diduga pelaku korupsi, 471 orang di antaranya adalah pejabat daerah.

Ketua Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adde Irawan mengungkapkan tingginya keterlibatan pejabat daerah dalam korupsi karena mereka memonopoli APBD. Penentuan APBD bersifat tertutup dari pengawasan publik maupun media.

"Berarti ada pembajakan di sini, karena dari monopoli inilah mereka melakukan korupsi," ujarnya, ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu (21/1).

Ia menyatakan pembajakan ini melibatkan kepala daerah, DPR, rekanan, dan orang pusat. Korupsi APBD selalu melibatkan kewenangan kepala daerah dan DPRD, sedangkan dana alokasi umum (DAU) turut melibatkan orang pusat, DPR, dan Kementerian Keuangan.

Ia menyatakan sistem pengajuan anggaran yang cenderung tertutup menjadi pemicu korupsi. Pengajuan program pembangunan tidak dapat diawasi sepenuhnya oleh publik, sehingga pejabat memiliki keleluasaan untuk melakukan korupsi.

"Tertutupnya penganggaran daeri pengawasan sebenarnya merupakan wujud demokrasi yang hanya bersifat formal. Demokrasi tidak pernah masuk substansi, karena tidak ada pengawasan di sini," jelasnya.

Anggota Transparrency Internasional Indonesia (TII) Hani Yulianto mengungkapkan permasalahan pembajakan ini belum mengalami perubahan sejak otonomi daerah diterapkan. Parahnya, pembajakan ini semakin memberikan dampak yang meluas.

"Rekening gendut PNS muda adalah salah satunya, dana itu transit di rekening mereka," ungkapnya.

Sayang, pemerintah tidak mengeluarkan solusi sistematis atas hal ini. Ia mengungkapkan pembiaran secara sistem menyebabkan korupsi akan terus melebar. Apalagi, kepentingan politik selalu muncul di balik kasus korupsi. Ia menyatakan seluruh program pemerintah terancam korupsi.

"Artinya, birokrasi dan politik selalu membutuhkan asupan yang besar, alhasil korupsi terus mengancam," tandasnya. (Yoi/OL-10) 

Sumber: 

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/293134/284/1/Wah-Elite-Daerah-Ramai-Ramai-Bajak-Anggaran-